Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNNEWS.COM JOGJA - Kasus meninggalnya Siyono terduga teroris asal Klaten saat dibawa oleh densus 88 Polri menjadi preseden buruk bagi korps dengan lambang burung hantu tersebut sehingga harus ada evaluasi menyeluruh. Presiden Jokowi diminta bentuk tim independen.

"Kejadian ini kan kalau versi Komnas Ham sudah ke 118 kali. Kedua penanganan kasus terorisme sudah berjalan dengan memakan waktu cukup lama dalam hitungan saya sudah 6 kali ganti kapolri, tapi faktanya kasus terorisme tidak ada indikasi menurun, pertanyaannya bagaimana sesunguhnya kinerja Polri BNPT dan Densus dalam hal itu kinerja pemerintah," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas di Kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Di Tiro Yogyakarta Selasa (29/3/2016).

Namun dia meminta ketika ada masyarakat sipil melakukan advokasi jangan pula justru disebut memusuhi polisi, karena semua juga untuk kebaikan kepolisian.

"Kami menjaga Polri supaya ini jadi koreksi bahwa tidak ada satupun lembaga negara yang terbebas dari hukum," ujarnya.

Kasus ini juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih Kapolri selanjutnya yang akan dipilih tidak lama lagi.

Selain itu Busyro juga meminta BPK, PPATK ataupun lembaga keuangan negara yang lain untuk mengaudit sumber keuangan BNPT dan Densus 88.

"BPK dan lembaga keuangan negara yang lain harus melakukan langkah-langkah bersama, mengaudit dari mana dana operasional BNPT dan Densus harus terbuka."

"Jangan hanya merilis ada dugaan dana terorisme dari timteng, tapi harus juga diaudit darimana uang BNPT dan Densus berasal, ada tidak dana dari asing," ujarnya.

"Sudah saatnya Presiden Jokowi mengambil keputusan segera bentuk tim independen untuk evaluasi menyeluruh BNPT dan Densus," tambah Busyro. (*)