TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  –  Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dievaluasi menyusul terungkapnya jaringan eksploitasi anak yang terjadi di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR dari Komisi VIII, Tri Murny, Senin (28/3/2016).

"Saya rasa Kementerian PP dan PA beserta kementerian dan lembaga terkait  harus melakukan evaluasi apa penyebab tumpulnya program dan berbagai lembaga yang di danai oleh uang rakyat tersebut dalam melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi," jelasnya via sambungan telepon.

Dia mengapresiasi aparat kepolisian yang bertindak cepat untuk membongkar praktek eksploitasi anak yang terjadi di Blok M belum lama ini.

Namun demikian harus ada tanggung jawab kementerian atau lembaga negara terkait yang semestinya memiliki program kerja yang jelas untuk mencegah berulangnya kejadian serupa.

"Program sudah dibuat, anggaran sudah dikucurkan. Termasuk oleh lintas instansi seperti Kemensos. Sejumlah lembaga dan organisasi juga sudah dibentuk untuk memberi perlindungan anak. Tapi kasus eksploitasi terhadap anak masih juga terjadi di Jakarta. Tentu ini merupakan peringatan keras," tegasnya.

Legislator asal dapil Banten ini sangat menyangkan terjadinya peristiwa eksploitasi anak yang baru minggu lalu terjadi. Pasalnya, menurut dia, peristiwa ini terjadi tepat dijantung pemerintahan di mana semua pusat kekuasaan dan pengambil kebijakan tertinggi berkantor.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan dengan sangat telak tidak berjalannya program kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kementerian terkait lainnya.

Ke depan, dia berharap semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah harus lebih memberi perhatian terhadap kejahatan yang melibatkan korban anak-anak.

"Harus ada pencegahan yang lebih sistematis dalam melindungi anak, karena dilakukan oleh sindikat dengan cara yang terorganisir," pungkasnya.(*)