Majelis Tahkim DPP PKS menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS terkait pemberhentian kadernya Fahri Hamzah.

Berikut ini surat tersebut yang beredar di kalangan wartawan:

"Memutuskan, maka Majelis Tahkim berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari perbuatan yang tidak adil, maka hari ini, Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas memutuskan Menerima rekomendasi BPDO yaitu pemberhentian saudara Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera."

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan surat tersebut berisi hasil rapat Majelis Tahkim PKS yang memutuskan memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS.

"Saya tidak tahu keaslian surat yang beredar tersebut. Jadi saya tidak bisa mengomentari surat tersebut," kata Sohibul.

Ia mengakui adanya keputusan mahkamah partai yang disebut Majelis Tahkim terkait Fahri Hamzah.

Namun, kata Sohibul, DPP PKS belum mempublikasi keputusan tersebut.

"Kami berpegang pada taat azas, sebelum dipublikasi keluar kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Mengapa Dipecat

Belum ada penjelasan resmi mengapa Fahri Hamzah dipecat.

Sejauh yang bisa dipantau dalam pemberitaan pers, Tribunnews.com menemukan indikasi hubungan yang tidak harmonis antara Fahri Hamzah dengan DPP PKS.

Salah satunya, ketika Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI memarahi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, 16 Januari 2016.

Seperti diberitakan Tribunnews.com, Fahri Hamzah sempat memarahi penyidik KPK yang hendak menggeledah ruangan anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Yudi Widiana.

Meski demikian, Presiden PKS Sohibul Iman memastikan, sikap Fahri yang akhirnya membuat penggeledahan tertunda itu, bukan lah mewakili fraksi PKS.