TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik (Parpol) dan beberapa pihak diminta untuk tidak mendikte Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet (reshuffle).

Sebab, hal itu bisa mencederai hak prerogatif presiden.

Menurut Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro parpol pendukung utama pemerintah semestinya dapat menghargai hak prerogatif presiden untuk menilai dan mengevaluasi para pembantunya.

"Presiden Jokowi sudah memberikan warning agar jangan sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif presiden, jadi (parpol) jangan mendikte presiden soal reshuffle," kata Siti.

Kata Siti, reshuffle kabinet harus dilakukan secara profesional dan memiliki indiktor penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala negara.

"Sehingga variabel indikator yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus mempersiapkan menteri yang siap tancap gas yang siap untuk kerja dan kerja," tegasnya.

Sebab, lanjut Siti perombakan kabinet akan menuai resiko dan konsekuensi terhadap roda pemerintahan. Jadi, ada kapasitas dan loyalitas para menteri terhadap Presiden Jokowi selaku pimpinan.

"Karena kabinet kerja itu kan bukan hanya slogan kosong. Maka dibutuhkan pasukan di Kabinet Kerja itu satu komando, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi kayaknya itu yang harus dievaluasi," tegasnya.

Hal itu menanggapi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan yang menyebut, adanya fitnah secara sistematis yang tidak sesuai fakta hanya untuk merebut kursi Kementerian Desa (Kemendes).

Daniel meminta agar sesama partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tidak saling menjatuhkan. Dan partai atau siapapun tidak perlu mendikte dan menekan presiden untuk merombak kabinet.

“Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi ‎dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat,” tegas Daniel.

Presiden Jokowi juga telah meminta agar tidak ada yang mendikte apalagi mendorong dalam urusan reshuffle. Dan Jokowi meminta para menterinya untuk fokus bekerja.

“Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang mendorong-dorong, tidak usah ada yang mendikte,” tegas Jokowi, Minggu kemarin.