TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Adat Papua (DAP) membela Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah yang mendapat sanksi pemecatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yerangga, mengungkapkan, kemelut yang dialami Fahri Hamzah merupakan bentuk pembungkaman dan pembunuhan terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Yan menilai Fahri adalah salah satu figur yang ia kenal sejak masa reformasi.

"Kami melihat bahwa kemelut yang dialami saudara kami Fahri Hamzah adalah satu bentuk pembungkaman dan pembunuhan proses demokrasi," ujar Yan saat memberikan keterangan pers, Rabu (6/4/2016).

Yan menuturkan, sampai saat ini DAP melihat bahwa Fahri Hamzah merupakan sosok yang berkomitmen pada prinsip-prinsip perjuangan demokrasi, khususnya di Papua.

Oleh karena itu, ia protes kepada Partai Keadilan Sejahtera dan meminta keputusan pemecatan tersebut dipertimbangkan kembali.