Komisi VIII DPR RI Kesulitan Tentukan Besaran BPIH
Anggota Panja BPIH Komisi VIII KH Choirul Muna menilai penentuan besaran BPIH tahun 2016 diperkirakan akan lebih molor
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panja BPIH Komisi VIII KH Choirul Muna menilai penentuan besaran BPIH tahun 2016 diperkirakan akan lebih molor karena kepastian penambahan kuota sebanyak 10.000 jamaah untuk tahun ini masih belum jelas.
"Kementerian Haji Arab Saudi masih belum berterus terang untuk memberikan kepastian, sehingga kondisi ini menyulitkan Komisi VIII untuk segera menentukan besaran BPIH," kata Choirul Muna di sela-sela Kunjungan Kerja Panja BPIH di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (6/4/2016).
Padahal, kata politisi Partai NasDem ini, penetapan kuota haji itu sangat penting dalam pembahasan BPIH untuk memastikan jumlah pemondokan, katering, dan transportasi yang dibutuhkan jamaah haji Indonesia.
Choirul menambahkan, harapan untuk menurunkan besaran BPIH juga menghadapi dilema di tengah harga avtur penerbangan turun secara signifikan.
"Kelihatannya BPIH sulit untuk diturunkan walaupun ongkos penerbangan bisa ditekan, karena mulai tahun ini Arab Saudi menerapkan kenaikan pajak yang mencengangkan," katanya.
Sekadar contoh, kata Choirul Muna, Muassasah meminta kenaikan harga makanan sebesar tiga kali lipat di Armina. Padahal kualitas sajian katering di Armina jauh lebih buruk dari katering di Mekkah dan Madinah.
Di sini lain, Muna menyayangkan Kementerian Agama yang tidak memprioritaskan penetapan BPIH jauh sebelumnya, bahkan komitmen untuk memprioritaskan jamaah lansia tidak kunjung mendapatkan perhatian.
"Seharusnya penetapan BPIH bersama dengan Komisi VIII bisa diketok pada awal april seperti tahun lalu, kalau melihat kondisi seperti ini akan berdampak buruk pada proses selanjutnya, yaitu pengajuan visa bagi calon jamaah haji," ujarnya.
