TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - ‎Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Yandri Susanto mengatakan partainya akan bersikap sama mendukung pemerintah meskipun tidak mendapat 'jatah' menteri saat dilakukannya perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja.

"Kalau nanti pada saatnya benar-benar ada reshuffle dan kami diajak atau tidak, kita tetap jadi bagian yang sama mendukung pemerintah. Diajak (masuk ke kabinet) ya kita siapkan kader, kami tidak diajak ya tidak apa-apa," kata Yandri di Gedung DPR  Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Yandri menuturkan, partainya tidak pernah meminta menteri pada saat awal berkomitmen mendukung pemerintah.

‎PAN, kata Yandri tidak pernah juga mendorong-dorong agar dilakukannya reshuffle oleh Presiden Joko Widodo.

"‎Kami tidak pernah ngoyo dan tidak pernah menyodorkan nama untuk menjadi menteri dan tidak pernah menyebutkan nama untuk menjadi menteri," tuturnya.

Masih kata Yandri, PAN pada awal bergabung mendukung pemerintah berkomitmen untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ditegaskannya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang memiliki wewenang untuk memilih para pembantunya.

"‎PAN menghormati hak prerogatif presiden itu. ‎Kami bergabung tidak ada satu klausul pun kalau kita harus mendapat jatah menteri," tandasnya.