TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha di pedesaan kini menjadi fokus dan usaha bersama di pemerintahan Jokowi-JK.

Hal tersebut ditandai dengan diluncurkannya Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat oleh Presiden Joko Widodo di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Kecataman Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Program ini merupakan program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan melibatkan banyak kementerian.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa program sinergi ini haruslah didasarkan pada prinsip gotong royong semua pihak. Tidak ada lagi pihak yang berjalan sendiri-sendiri.

“Intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, swasta, dan juga masyarakat baik itu petani, nelayan, pelaku UKM, dan lainnya. Kenapa? Karena biasanya kita bekerja sendiri-sendiri, pemerintah pusat memiliki program sendiri, pemerintah provinsi kerja sendiri. Ini tidak boleh,” ujar Presiden dalam keterangan Tim Komunikasi Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjadikan Brebes sebagai kabupaten percontohan bagi kabupaten lainnya dalam menjalankan program sinergi tersebut.

Presiden berjanji akan melakukan pengecekan atas program yang diluncurkan hari ini.

"Saya akan cek terus dengan cara saya, baik dengan intelijen, atau saya datang langsung. Tapi akan saya cek semuanya," ucap Presiden.

Bagi Presiden, keberhasilan Brebes sangatlah penting mengingat Brebes menjadi proyek percontohan.

"Jika Brebes berhasil, semua hasilnya kelihatan langsung. Semua kabupaten akan kita kerjakan dengan cara yang sama. Ini menjadi contoh untuk di kabupaten yang lain. Apa yang harus dikerjakan," ujar Presiden.

Presiden juga menjelaskan bentuk program sinergi yang nantinya akan dikerjakan bersama-sama.

“Pertama, masalah tanah sertifikat. Mengapa petani, nelayan, dan pelaku UKM tidak memiliki akses ke bank? Karena mereka tidak punya agunan yang salah satunya harus berupa sertifikat. Akhirnya banyak yang lari ke rentenir,” ujar Presiden Jokowi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden memperingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pengurusan sertifikat tidak terlalu lama dan tidak berbelit-belit.

“Akan saya periksa langsung di mana masalahnya. Sejak saya lahir sampai sekarang untuk mengurus sertifikat itu lama sekali. Tidak bisa! Jangan diteruskan. Tidak mau saya,” ucap Presiden dengan tegas.

Selain persoalan sertifikat, persoalan lain yang akan diselesaikan bersama ialah permasalahan penyediaan modal, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan juga yang tak kalah pentingnya, hal-hal yang berkaitan setelah panen.

“Pasca panen ini harus jadi perhatian semuanya. Tadi saya tanya petani satu kilo bawang 30 sampai 35 ribu. Saya tanya di pasar 48 sampai 50 ribu. Kalau pas mahal, petani akan senang. Tapi kalau seperti ini terus masyarakat akan teriak-teriak karena mahalnya harga bawang. Yang kita cari adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya. Bagaimana caranya petani senang, masyarakat juga senang,” jelas presiden.