TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi massa yang mengatasnamakan dirinya dari Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) di Istana Negara diduga ditunggangi oleh partai politik (Parpol) yang ingin merebut kursi Kementerian Desa (Kemendes) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pengamat politik dari PolComm Institute, Heri Budianto mengatakan, ada gerakan-gerakan dari parpol dan tokoh tertentu yang dilakukan secara sistematis untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

"Ada yang memboncengi ini, apakah partai tertentu atau tokoh tertentu yang ingin duduk di kementerian desa. Ada kekuatan politik besar yang ingin merebut kursi Kemendes," kata Heri, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Semestinya, kata Heri, tendensi politik untuk menjatuhkan rekan partai koalisi tidak pantas dilakukan.

Sebab, cara politik jahat itu justru akan merugikan rakyat khususnya masyarakat desa.

"Ada udang dibalik batu, ada gerakan politik yang mencoba untuk mendikte presiden soal isu reshuffle yang belakangan muncul. Menurut saya secara politik ini tidak pantas dilakukan," tegasnya.

Sebab, lanjut Heri, seleksi pendamping desa yang dilakukan Kemendes sudah sesuai dengan makanisme dan aturan UU yang berlaku.

"Karena selama ini kita ketahui apa yang dilakukan Mendes itu ada mekanisme dan UU yang mengatur,"kata Heri.

Diketahui, sejumlah massa menggelar aksi untuk rasa di depan Istana Negara, Selasa (12/4/2016).

Mereka menuntut agar masuk sebagai pendamping desa dan Mendes mencabut surat Dirjen PPMD KEMENDES PDTT No. 749/DPPMD/III 2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal kontrak tenaga kerja pendamping 2016.