TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan gaya berbicaranya dilindungi konstitusi.

Hal itu terkait salah satu alasan pemecatannya dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Ia pun mempertanyakan bila gaya berbicaranya dianggap salah namun perolehan suara dirinya dalam pemilihan legislatif malah bertambah.

Fahri menyebutkan dirinya menjadi peraih suara terbanyak di PKS.

"Mulut saya dilindungi konstitusi dan tidak bisa dipidanakan. Ini sama dengan kekuasaan presiden bisa membuat peraturan melalui Perppu. Apakah presiden dapat dipidanakan karena mengeluarkan Perppu? Begitu berkuasanya presiden dan itu dijamin oleh UUD sama seperti mulut saya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Fahri lalu mencontohkan Mantan Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin yang bersikap tenang saat dihubungi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dirinya bersikap kritis.

Ia meminta pengurus saat ini meniru Hilmi.

"Dulu itu kalau saya kritis ke SBY, dia selalu telepon Ustadz Hilmi. Oleh Ustadz Hilmi selalu dijawab, Fahri itu punya konstituen dan menyuarakan keinginan konstituennya. SBY pun memahami hal itu,” katanya.

Ia pun mengaku tak mengerti alasan pengurus PKS yang malah alergi karena kadernya kritis.

Fahri lalu membandingkan dengan Politikus PDIP Effendy Simbolon.

"Lihat saja Effendy Simbolon dari PDIP, begitu kerasnya dia mengkritik Jokowi, tapi Ibu Mega tidak pernah mempermasalahkannya.Gaya saya kok dipermasalahkan sekarang," katanya.

Meskipun begitu, Fahri mengaku tidak pernah sakit hati dengan kader yang menilai dirinya tak patuh pada pimpinan partai.

Perlawanan yang dilakukannya terhadap para pimpinan PKS, kata Fahri, karena ingin seluruh masyarakat memahami apa yang menjadi hak, kewajiban baik sebagai warga negara maupun kader.

“Saya harap masyarakat dan generasi baru di PKS nanti bisa lebih terbuka,” ujarnya.

Fahri mengungkapkan keputusan yang diambil pengurus PKS sangat tertutup. Ia sama sekali tidak pernah diminta klarfikasi sebelum diambil keputusan.

”Keputusan pemecatan seharusnya dibacakan didepan orang yang bersangkutan.Kepada saya mereka hanya mengirim surat keputusan lewat kurir saja. Mentalitas tertutup seperti ini memunculkan kecurigaan,” tuturnya.