TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota tim sukses bakal calon ketua umum Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo menilai, wacana penarikan setoran bagi calon ketua umum Partai Golkar hingga Rp 20 miliar terlalu memberatkan.

Jika angka setoran yang ditetapkan Rp 20 miliar, menurut dia, jumlah tersebut tidak wajar.

"Kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, itu sama saja para calon atau kandidat disuruh merampok atau korupsi," kata Bambang.

Sebelumnya, Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar membuat aturan yang mewajibkan setiap kandidat ketua umum ikut menyumbangkan dana.

Keputusan itu diambil di dalam rapat SC yang dilangsungkan di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (13/4/2016) lalu.

Bambang menegaskan kembali, wajar saja jika di dalam penyelenggaraan munas, panitia meminta bantuan kandidat ketua umum dalam hal pembiayaan. Namun, batasan yang normal di dalam permohonan tersebut harus diperhitungkan.

"Berdasarkan pengalaman kami saat Munas Bali tahun 2014, (biaya) 2.000 kamar di sembilan hotel di Bali tidak sampai Rp 10 miliar kok. Lalu sisanya buat apa?" kata dia.

Menurutnya, jika alasan yang digunakan panitia pelaksana munaslub dalam meminta setoran adalah untuk menghindari praktik politik uang, maka hal itu tidak masuk akal.

"Namun, jika alasan panitia butuh dana untuk penyelenggaraan, ya lebih baik berterus terang saja. Saya yakin para kandidat rela dan ikhlas patungan," kata dia.

Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.

Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara. Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.

"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah dikumpulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi, mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali.

Ketua Steering Committe (SC) Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid menganggap dana pendaftaran kandidat bakal calon ketua umum Partai Golkar senilai Rp 20 miliar, terbilang sangat kecil untuk sekelas kandidat yang akan maju di Munaslub.

"Sebenarnya itu terlalu kecil. Calon ketua umum Partai Golkar itu bisa habis-habisan sampai ratusan miliar untuk menduduki kursi ketua umum," ujarnya.

Dia menjelaskan pentingnya untuk dibatasi karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada 17-21 Mei 2016 di Bali tersebut harus bebas dari politik uang.