TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Di era Presiden Habibie, Pemerintah pernah gencar mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan berbasis teknik untuk mengembangkan konsep keterkaitan dunia pendidikan dengan dunia industri di bawah konsep 'link and match.'

Tajamnya kritikan yang dilontarkan banyak pihak kala itu membuat konsep ini gagal dilanjutkan pasca-reformasi. 

Kini, Pemerintahan Jokowi akan kembali menggenjot pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan ketrampilan di Tanah Air. Selain itu akan dikembangkan pula program balai latihan kerja.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, langkah ini dilakukan dengan meningkatkan porsi anggaran untuk pendidikan kejuruan dan sekolah ketrampilan.

Rizal mengatakan, saat ini alokasi anggaran pendidikan yang jumlahnya mencapai Rp 414 triliun salah fokus.

Sebab, anggaran itu seluruhnya hanya difokuskan untuk mendukung pendidikan umum, bukan kejuruan atau politeknik.

"Ini terlalu seperti pendidikan di Amerika dan Inggris. Ada sistem lain yang utamakan pendidikan kejuruan dan politeknik seperti di Jerman, Austria dan Swiss yang akan dikembangkan," katanya di Jakarta Selasa (19/4).

Rizal mengatakan, untuk mengembangkan pola pendidikan tersebut pihaknya sudah membuat perhintungan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Setidaknya, untuk bisa melaksanakan program tersebut anggaran yang diperlukan mencapai Rp 44 triliun selama lima tahun.

Anggaran tersebut salah satunya diperlukan untuk mendatangkan trainer atau pelatih ketrampilan dan menyediakan infrastruktur latihan.

Rizal yakin, dengan upaya tersebut, bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

"Dari sisi ekspor tenaga kerja pun, saya yakin, transformasi peningkatan keahlian ini bisa meningkatkan devisa dari yang saat ini mencapai US$ 10 juta menjadi minimum lima kali lipatnya," katanya.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sekolah ketrampilan dan politeknik saat ini mutlak diperlukan dan perlu dipercepat.

Menurutnya, kondisi kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini mengkhawatirkan.

Kondisi ini bisa dilihat dari angkatan kerja yang dimiliki Indonesia saat ini yang 60% di antaranya lulusan SMP ke bawah.

"Ini mengkhawatirkan, khususnya bila kita lihat pemerintah saat ini sedang banyak proyek, makanya ini harus dipercepat," katanya.

Reporter: Agus Triyon