TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah berencana melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat.

Saat ditanyai perihal alasan, ia hanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut memang telah direncanakan sejak lama karena rumah dia dan SBY berdekatan.

"Beliau tinggal di Cikeas, saya di Cibubur. Sudah lama janjian, cuma belum sempat saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Menurut dia, SBY adalah sosok pemimpin yang memiliki ilmu yang besar tentang Indonesia.

Ia menilai, SBY besar karena kritikan.

"Anda tahu kan, 10 tahun Pak SBY memimpin, saya ini adalah tukang kritik Pak SBY, dan alhamdulillah saya enggak ada masalah," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia pun menyindir jika ada pihak-pihak yang tak terima ketika dikritik.

Menurut Fahri, anggota DPR memang berfungsi untuk mengkritik, termasuk terhadap eksekutif. Karena menerima kritikan, kata Fahri, SBY berhasil mengambil sejumlah keputusan yang baik selama dua periode menjabat.

"Dia (Pak SBY) tahu kami anggota DPR. Mulut kami digaransi oleh rakyat, tidak boleh dibungkam, tidak boleh dihentikan. Mulut kami diproteksi oleh konstitusi demi kebaikan eksekutif yang kita kritik," ujar Fahri.

Ia menambahkan, jika anggota DPR tidak melakukan kritik, maka justru ada masalah. DPR, menurut dia, ditempatkan oleh rakyat di parlemen memang untuk bicara dan mengkritik.

"Di luar daripada itu bahaya. Berarti, dia tidak mengerti arti menjadi anggota DPR," kata Fahri.

DPP PKS menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Surat tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016.

Dalam penjelasannya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Fahri Hamzah kerap melontarkan pernyataan kontroversial.

Setelah dinasihati, ternyata tidak ada perubahan pola komunikasi politik yang dilakukan Fahri. Bahkan, kata Sohibul, timbul kesan adanya silang pendapat antara Fahri selaku Wakil Ketua DPR dan pimpinan PKS lainnya. Fahri merasa janggal dengan kasus yang tengah menimpanya.

Ia menganggap, PKS tidak mengindahkan AD/ART serta melakukan tindakan terencana dan direkayasa untuk melaksanakan persidangan ilegal dan fiktif. Fahri mengaku akan melawan pemecatannya ini melalui jalur hukum.

"Saya sebagai warga negara tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Saya mengidentifikasi, PKS sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang serius," kata Fahri.

Penulis : Nabilla Tashandra