Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak seharusnya calon Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Partai Golkar dimintai iuran miliaran rupiah.

Wakil Presiden RI yang juga sempat menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyayangkan gagasan tersebut.

"Saya bilang, sudah jangan, mahal dong, semua yang mendaftar harus (bayar) mahar," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).

Ia mengaku khawatir, kebijakan tersebut justru akan mengamankan calon ketua umum yang punya uang.

Sedangkan calon yang lebih baik dan tidak punya cukup uang akan terganjal.

"Nanti ada orang yang baik tapi tidak mampu, bagaimana jadinya?" kata dia.

Soal iuran tersebut awalnya digagas panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Awalnya calon ketua diusulkan membayar Rp 20 miliar, belakangan angka tersebut turun menjadi Rp 5-10 miliar.

Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Theo L Sambuaga yang ditemui wartawan di kantor Wapres pada kesempatan sebelumnya, mengatakan panitia butuh uang untuk menyelenggarakan Munaslub.

"Untuk selenggarakan munas ini perlu biaya, kita akan laksanakan jadi kita tanggung bersama," katanya.

Gagasan tersebut diharapkan bisa menghapus praktik politik transaksional.

Penarikan iuran menurut Theo sudah pernah diterapkan Partai Golkar untuk acara sejenis Munaslub.