Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden, Teren Masduki mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan mengagendakan pembahasan terkait Panama Papers.

"Baru minggu depan dibahas dengan Presiden," ujar Teten usai bertemu Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Teten mengatakan, sebelum isu ini dibahas di tingkat rapat terbatas, pihaknya mengaku telah melakukan pembahasan awal dengan jajaran terkait beberapa hari lalu di Kantor Staf Kepresidenan.

"Masih tahap awal untuk pemerintah bagaimana menindaklanjuti itu. Karena menteri keuangan dan dirjen pajak mengenai daftar panama papers itu sudah terkonfirmasi dengan data yang ada di dirjen pajak, sekitar 80 persen," kata Teten.

Teten mengatakan, arah pembahasan isu Panama Papers nantinya akan berkaitan dengan regulasi Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang akan dibahas di DPR.

"Prioritas pemerintah adalah ada capital inflow dari dana-dana mereka yang diparkir di luar negeri, dan aspek pajak bermasalah," ucap Teten.

Teten mengatakan, pembahasan awal terkait Panama Papers ini juga mewacanakan adanya kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara surga pajak (tax haven).

"Leading sektornya nanti Ditjen Pajak. Jadi kita menggunakan mekanisme pajak untuk hal ini, bukan berarti mengabaikan aspek Pidananya," ujar Teten.