Cak Imin Pidato di Hadapan Pimpinan Parpol Se-Asean
Menurut Cak Imi, demokratisasi di Indonesia berawal dari tumbangnya rezim otoriterian di bawah pimpinan Suharto.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar utarakan pemikirannya soal pematangan demokrasi Indonesia dihadapan puluhan pimpinan partai politik se-Asian diacara International Clonference of Asian Political PartIes (ICAPP).
Menurut Cak Imin sapaan H Abdul Muhaimin Iskandar, demokratisasi di Indonesia berawal dari tumbangnya rezim otoriterian di bawah pimpinan Suharto.
"Rakyat Indonesia begitu senang. Perjuangan demokrasi dan reformasi menghasilkan menjamurnya partai politik. Bahkan, partai dapat didirikan oleh orang dengan kelompoknya," katanya, Sabtu (23/4/2016).
Seiring berjalannya waktu, ungkap Cak Imin, puluhan parpol yang berdiri di era reformasi tersebut mengalami kristalisasi dan seleksi alam. Baik melalui Pemilihan Umum maupun dukungan langsung dari masyarakat untuk menjadi anggota.
"Pemilu kemudian menyisahkan 10 partai yang ada di parlemen saat ini. Namun, demokrasi memiliki dampak positif dan negatif," katanya.
Cak Imin menambahkan, sisi positifnya masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang dinilai memiliki kemampuan memimpin mereka. Apakah mereka tokoh di pusat mau pun daerah.
"Contoh nyatanya adalah Presiden Jokowi, karena dicintai rakyat, ia berhasil menjadi walikota, guburnur dan presiden dalam waktu singkat," katanya.
Namun sisi negatifnya, ujar Cak Imin, proses demokratisasi yang baru berjalan menghasilkan kematangan sekaligus kebebasan yang kebablasan. Persaingan tak mengenal batas dan etika melahirkan black campign dan perbuatan negatif lainnya.
"Akan tetapi partai politik sebagai katalisator rekrutmant legislatif semakin menguat dan semakin dewasa sehingga secara bertahap partai politik menjadi pilihan rakyat untuk menyampaikan aspirasi," katanya.
Cak Imin mencatat tiga solusi untuk mengatasi uforia berlebihan. Pertama, Undang-Undang harus dipertegas. Kedua, penguatan partai politik sebagai sumber rekrutman legislatif. Ketiga, media massa yang kuat.
"Ketiga point tersebut dapat menambah kematangan demokrasi jika dijalankan dengan kesungguhan," tandasnya.