TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya haluan negara.

Apalagi, Garis-garis Besar Halauan Negara telah dihapuskan.

"Terlepas dari perdebatan, Indonesia seolah kehilangan halauan. Pengangkatan presiden, gubernur dan walikota, setiap ganti pemimpin berganti pola," kata Ahmad Basarah di kantor Tribunnews.com, Jakarta, Senin (25/4/2016).

PDIP memunculkan ide Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara.

Basarah mengakui tidak mudah melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas untuk memasukkan haluan negara.

Namun, ia kembali mengingatkan pentingnya halauan negara tersebut.

"10 tahun SBY, apa yang berkesinambungan. Presiden Jokowi dengan poros maritim, pengganti Jokowi nantinya Poros Maritim karena berbau PDIP maka contoh akan diganti poros udara. Lalu revolusi mental bisa saja diganti revolusi hijau," kata Basarah mencontohkan.

Ia mengatakan pada level kepala daerah visi misi kerap berganti selama pergantian kepemimpinan.

Basarah menyebutkan pada rapat gabungan MPR telah menyepakati perubahan terbatas UUD.

MPR menugaskan Badan Kajian serta Lembaga Pengkajian Tata Negara untuk mendapatkanasukan dari berbagai unsur masyarakat.

"Apakah MPR dengan kewenangan GBHN, presiden dipilih MPR atau rakyat. Apakah jika MPR membuat GBHN maka presiden menjadi mandataris MPR. Lalu apakah komposisi MPR hanya DPR dengan DPD atau perlu ditambah utusan golongan. Kalau ada kesepakatan maka dibawa ke forum politik bila sepertiga anggota MPR mengusulkan perubahan," ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP di MPR itu menyebutkan pihaknya mencoba mengimplementasikan terlebih dahulu konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana di internal partai.

"Ada petugas partai di struktur, petugas partai di legislatif dan petugas partai di eksekutif. Kaitan tiga pilar itu diuji coba. Rakornas bidang maritim, bagaimana konsep pembangunan daerah pesisir berkesinambungan satu sama lain," katanya.