TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, sulit membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina.

Pernyataan Jokowi ini sekaligus merespons soal uang tebusan yang kemungkinan dibayar oleh pihak perusahaan asal para WNI itu bekerja.

Namun Jokowi tak merinci setuju atau tidak dengan upaya-upaya perusahaan dimaksud.

"Kita tidak pernah berkompromi dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada urusan dengan uang atau tebusan," ucap Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4/2016).

Jokowi memastikan pemerintah ingin agar sandera segera dibebaskan, namun situasinya tidak mudah. Terutama karena lokasinya berada di negara Filipina.

"Kalau kita mau masuk ke sana harus ada izin, kalau kita mau gunakan TNI kita juga harus izin. Pemerintah Filipina pun harus mendapat persetujuan dari parlemen. Ini yang memang sangat menyulitkan kita," ujar Jokowi.

"Sehingga ada dua (upaya) yang kita lakukan. Komunikasi dengan pemerintah Filipina juga dengan jaringan yang kita punyai," imbuhnya.

Menurut Jokowi, upaya negosiasi masih terus dilakukan termasuk komunikasi pemerintah Indonesia dengan pihak penyandera. Namun Jokowi mengungkapkan, situasinya tidak mudah.

"Ya kita kan sulit, kamu harus ngerti yang lain 6 bulan aja belum beres, ada yang 8 bulan juga belum beres, malah kemarin ada yang sudah dieksekusi. Tidak segampang itu, jangan memudahkan persoalan. Ini persoalan yang tidak mudah," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memastikan Konsulat Jenderal Indoneia (KJRI) di Tawau telah bertemu dengan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang dibebaskan kelompok Abu Sayyaf, saat kapal berbendera Malaysia yang mereka tumpangi dibajak kelompok itu pekan lalu.

KJRI juga telah melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan kapal untuk memastikan hak-hak ketiga WNI itu terpenuhi termasuk kebutuhan logistik mereka.

"Konsulat RI di Tawau, telah melakukan pertemuan dengan ketiga WNI pada hari Minggu 3 April 2016 untuk memastikan kesehatan ketiga WNI dan menyampaikan perlindungan kekonsuleran yang diberikan oleh Konsulat RI di Tawau," ujar Menlu ketika itu.

"Pada 4 April, Konsulat juga telah melakukan pertemuan dengan wakil pemilik kapal. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati; pertama bahwa hak-hak ABK WNI akan dijamin oleh perusahaan. Yang kedua kebutuhan logistik selama berada di Tawau juga akan dipenuhi," tambahnya.

Sementara itu, seorang tawanan Warga Negara Kanada sudah dieksekusi oleh kelompok Abu Sayyaf setelah masa tenggang pembayaran tebusan habis.