ICW: Tax Amnesty Jangan Hanya untuk Jangka Pendek
masih rendahnya penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBP menjadi salah satu penghambat dalam mempercepat proses pembangunan.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti ICW bidang Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran, Firdaus Ilyas mengatakan, masih rendahnya penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBP menjadi salah satu penghambat dalam mempercepat proses pembangunan.
Dikatakannya, dalam bidang perpajakan, rata-rata tax ratio yang berada pada kisaran 12-13 persen menunjukkkan tidak adanya perubahan mendasar yang berimplikasi pada kenaikan penerimaan pajak.
"Keinginan pemerintah untuk menerapkan kebijakan tax amnesty tidak saja harus dimaknai sebagai kepentingan jangka pendek guna menambal penerimaan negara. Tax amnesty juga harus dilihat dalam aspek jangka panjang dari berbagai sudut pandang," kata Firdaus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Firdaus menuturkan, dalam menerapkan tax amnesty diperlukan kehati-hatian dan koordinasi yang matang terkait dampak dan konsekuensi penerapannya.
Menurutnya, tidak saja harus diperhatikan kepentingan jangka pendek tetapi juga jangka panjang.
"Dalam kepentingan jangka pendek guna menambal APBN maka jauh lebih baik dan efektif jika pemerintah mengoptimalkan pengawasan, penagihan terkait piutang negara (pajak dan PNBP) serta penindakan yang dapat memberikan terapi kejut," tandasnya.
