Tribun

Prahara Partai Golkar

Iuran Wajib Bagi Calon Ketua Umum Rp 1 Miliar Rawan Cukong

Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan dirinya menolak adanya iuran wajib sebesar Rp 1 miliar bagi calon ketua umum.

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Dewi Agustina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan dirinya menolak adanya iuran wajib sebesar Rp 1 miliar bagi calon ketua umum.

Menurutnya, hal itu akan menjadikan peluang masuknya cukong ke Munaslub Partai Golkar.

"Kalau ada calon yang punya duit segitu banyak, oke lah. Tapi kalau tidak punya? Dia pasti cari ke cukong-cukong itu untuk menyediakan dana. Ini yang tidak boleh terjadi," ujarnya.

Doli menjelaskan bahwa berpolitik adalah panggilan hati dan pengabdian, sehingga tidak wajar jika berpolitik harus membayar sejumlah dana. Apalagi mereka yang sudah puluhan tahun berada di Golkar, kata Doli, jika diangkakan nilainya sudah lebih dari Rp 1 miliar.

"Kalau semangatnya gotong-royong saya setuju apabila dilakukan penghimpunan dana, seperti yang sudah dimulai generasi muda Golkar dengan membuka kotak donasi," jelas Doli.

Dia juga meminta kepada Komite Etik, untuk tidak hanya melibatkan BIN, Polri dan KPK saja. Tetapi juga lembaga lainnya seperti PPATK, ICW dan lembaga yang terkait dengan antikorupsi.

Partai Golkar dipastikan akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 23 Mei 216 mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center. Keputusan tersebut diambil setelah Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Selain memastikan menggelar Munaslub, Rapat Pleno juga mematok besaran setoran yang harus disanggupi para calon ketua umum.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menuturkan, dari kesimpulan rapat pleno diputuskan bahwa setiap calon ketua ketua umum akan dibebankan setoran sebesar Rp 1 miliar.

"Uang caketum ditetapkan Rp 1 miliar, uang saku daerah ditiadakan," kata Aburizal.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas