TRIBUNNEWS.COM - Kalangan pengamat politik dan akademisi ikut bersuara soal isu dukungan pemerintah ke satu bakal calon ketua umum pada musyawarah nasional luar biasa Golkar.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Zaenal A Budiyono berpendapat jika benar isu tersebut terjadi, maka hal itu menabrak etika demokrasi.

Zaenal menilai, institusi kabinet sebagai manifestasi rakyat seharusnya steril dari urusan politik praktis, apalagi sampai terlibat dalam suksesi kepemimpinan sebuah partai politik.

"Pemerintah seharusnya fokus 100 persen menjalankan program-program untuk rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Harus steril dari urusan politik praktis," katanya dalam rilis pers yang diterima, Kamis (12/5/2016).

Untuk menangkis isu tersebut, kata Zaenal, Presiden Jokowi bisa membuat pernyataan terbuka bahwa pihaknya tidak mendukung calon manapun di Golkar, serta memerintahkan para pembantunya untuk mengambil jarak dari semua urusan parpol.

"Bila itu dilakukan, maka publik akan percaya pemerintah tidak punya niat campur tangan. Kita tunggu apakah hal tersebut akan dilakukan," tutur Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center Indonesia (DCSC) ini.

Dilansir Kompas.com, staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak menyatakan dukungan untuk salah satu bakal calon ketua umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar.

"Presiden tidak pernah menyampaikan dukungan kepada salah satu kandidat ketua umum dan tidak ikut mencampuri urusan internal Golkar," kata Johan, Senin (9/5/2016).

Johan mengatakan, Munaslub Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Presiden menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang ada di Golkar dalam memiliih ketua umum," ujar Johan.

Isu dukungan pemerintah ke bakal calon ketum Golkar ini pertama kali disampaikan politisi Partai Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Dia mengaku mendengar ada isu salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto mendapat dukungan dari pemerintah. Jika benar, ia menyayangkan adanya intervensi itu.

"Saya enggak punya persoalan dengan Setya Novanto. Tapi apakah perlu Partai Golkar menjadi kepanjangan tangan seperti itu?" ujar Doli di sela acara peluncuran bukunya di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Doli menambahkan, isu tersebut santer terdengar seminggu terakhir bahwa Munaslub sudah "selesai". Ia tak mengungkap asal isu tersebut.