TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pegiat antikorupsi menilai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto akan disibukkan dengan agenda pembersihan citra.

"Saya kira Golkar akan disibukkan dengan pembersihan citra ketua umumnya dulu sebelum melangkah menuju 2019," ujar Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Sulastio, Selasa (17/5/2016).

Ia melihat sosok Setya Novanto cenderung akan pragmatis dan memilih merapat ke Istana atau pemerintahan.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga menilai sama.

"Terpilihnya itu menunjukkan Golkar tidak mau berbenah ke arah baik. Saya pikir bukan dia yang terpilih," kata Donal.

Menurut Donal, Setya Novanto memiliki rekam jejak negatif di mata publik. Hal ini terbukti saat yang bersangkutan lengser karena terseret kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait dugaan permintaan saham Freeport Indonesia.

"Jelas diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran etik berat," ujarnya.

Dia menyayangkan, rekam jejak negatif itu sepertinya tidak menjadi patokan Golkar dalam memilih ketua umum. Moralitas dan integritas menjadi ketua diabaikan.

"Seharusnya, kasus yang pernah menimpa Setya Novanto dijadikan ukuran moralitas dan integritas dalam pemilihan ketua umum, tetapi diabaikan oleh kader-kader Golkar yang punya hak suara," ujar Donal.

Novanto meraih suara terbanyak pada voting tertutup yang digelar dalam Munaslub Partai Golkar sejak Selasa (17/5/2016) dini hari kemarin.

Proses pemilihan berlangsung cukup alot setelah Novanto dan Ade Komarudin berhasil meraih 30 persen suara. Pada putaran pertama, Novanto meraih 277 suara dan Ade Komarudin meraih 173 suara.

Pemilihan seharusnya masuk ke tahap kedua dengan memilih Novanto atau Ade. Namun, pemilihan tahap kedua ini tidak berlanjut setelah Ade menyatakan mundur dari pemilihan dan mengalihkan dukungannya untuk Novanto.

Dengan keputusan itu, Novanto pun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga periode 2019.

Novanto sebelumnya tersangkut kasus "papa minta saham" dalam skandal permintaan saham PT Freeport Indonesia.