Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pengamat politik Said Salahudin menilai kemenangan Setya Novanto sebetulnya bisa disebut juga sebagai kemenangan pemerintah.

Diketahui, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) baru Golkar dalam musyawarah Nasional Luar Biasa partai tersebut di Bali.

Said berpendapat memang Novanto-lah yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemerintah untuk memimpin Partai Golkar.

Apalagi, tambah  Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini, dukungan Pemerintah kepada Novanto sudah bisa dibaca sejak Menko Polhukam Luhut B Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih nyaman apabila Ketua Umum Golkar tidak merangkap jabatan.

" Nah, semua orang politik tahu betul bahwa sekalipun ada 8 kandidat, tetapi Munaslub Golkar ini sesungguhnya 'milik' Setya Novanto dan Ade Komarudin. Dua orang itulah yang benar-benar memperolehi dukungan luas dr DPD I dan DPD II Golkar," ujarnyankepada Tribun, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Jadi, imbuhnya, ketika Presiden melalui Luhut bicara soal rangkap jabatan, pesan itu sebetulnya ditujukan kepada Ade Komarudin yang saat ini duduk sebagai Ketua DPR.

Pertanyaannya, mengapa Pemerintah lebih menyukai Novanto? Ada tiga alasannya. Pertama, Novanto adalah figur yang dipandang sangat fleksibel dan akomodatif dalam soal politik dibandingkan dengan Ade Komarudin, misalnya.

Kelenturan dan kesediaan mengakomodasi kepentingan politik adalah dua hal penting yang dibutuhkan oleh Pemerintah dari pimpinan partai politik yang menjadi mitranya di DPR. Apalagi Golkar ini kan pemilik kursi terbesar kedua di DPR.

Kedua, hubungan personal Novanto dengan Luhut Panjaitan yang punya posisi penting di Pemerintah cenderung lebih dekat dan kuat dibandingkan dengan kandidat ketua umum Golkar yang lain.

Di dalam politik, kedekatan personal merupakan faktor kunci dan seringkali menjadi determinan dalam penentuan suatu kesepakatan. Semakin dekat hubungan seseorang dengan seseorang yang lain, maka semakin mudah bagi keduanya untuk membuat kesepahaman.

Dalam konteks itulah Pemerintah melalui Menko Polhukam berharap bisa bekerjasama sgn lebih baik dengan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Novanto.

Ketiga, boleh jadi pula Pemerintah sengaja mendukung Novanto karena menilai Ketua Umum Golkar terpilih itu dianggap pernah tersandung masalah saat menjabat sebagai Ketua DPR.

Di dalam praksis politik, jelasnya, dikenal apa yang disebut dengan 'politik injak kaki' atau 'politik sandera', yaitu suatu praktik politik oleh suatu pihak kepada pihak lain yang dianggap memiliki suatu masalah, dengan cara memaksa pihak lain tersebut mengikuti atau menuruti keinginan politik pihak bersangkutan.