Abdul Qodir/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Indobarometer menilai hasil Munaslub Partai Golkar 2016 di Bali melengkapi konsolidasi politik Joko Widodo dalam percaturan politik pemerintahan dan parlemen.

Ia menilai, kini Jokowi telah menjadi presiden 75 persen setelah Partai Golkar dalam Munaslub tersebut menyatakan partainya keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Dan sekarang Jokowi menjad presiden 75 persen dengan dukungan Partai Golkar," kata M Qodari dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Golkar di Parlemen dan Pemerintahan', di ruang media Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Pernyataan itu disampaikan Qodari dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar hasil Munaslub Bali, Setya Novanto (Setnov) dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, sebagai narasumber.

Qodari menyatakan, Jokowi menjadi presiden 25 atau presiden 1/4 pada saat awal menjadi presiden pada 2014.

Sebab, saat itu dirinya merupakan presiden terpilih yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan penguasaan sekitar 30 persen kursi di DPR atau Parlemen.

"Karena presiden itu kakinya dua, satu di kabinet dan satu di parlemen. Karena beliau bukan ketua umum partai sehingga parlemen tidak dikuasai. Kabinetnya banyak, tapi gado-gado. Jadi, isinya (menteri-menteri di kabinet) cuma separuh 25 persen yang dipilih oleh beliau langsung. Selebihnya adalah titipan," paparnya.

Lantas, Jokowi menjadi presiden 50 persen setelah Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah Zulkifli Hasan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah Ketua Umum M Romahurmuziy, dari KMP, menyatakan bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Dominasi Jokowi menjadi presiden 75 persen terjadi setelah Partai Golkar juga keluar dari KMP dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-JK dalam Munaslub di Bali.

"Itu baru 75 persen. Sisanya ke mana yang 25 persen lagi? Kita tunggu reshuffle kabinet. Kalau reshuffle kabinet berjalan sukses, maka Jokowi akan menjadi presiden 100 persen," katanya.

Terlepas dari konsolidasi yang dilakukan Jokowi, Qodari 'salut' dengan sangat cepatnya akselerasi atau pergerakan politik yang dilakukan oleh seorang Jokowi.

Sebab, Jokowi semula hanya sebagai politikus biasa yang bertaruh nasib politik di pusat negara, DKI Jakarta.

"Konsolidasi politik Jokowi termasuk cepat sekali hanya dalam 1,5 tahun bisa melakukan konsolidasi politik serumit ini untuk figur politik yang baru masuk Jakarta dan bukan bagian elite politik nasional," tukasnya.