Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dengan penduduknya yang lebih dari 250 juta orang, hingga saat ini masih mengimpor beras.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan kebijakan impor beras sulit dihindari.

Dalam sambutannya di acara "Inovasi Pembiayaan Sektor Agro dalam Mendukung Implementasi Financial Inclusion," di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2016), ia mengatakan saat ini jumlah petani terus berkurang.

Kata dia presentasenya adalah 40 persen dari seluruh warga yang bekerja.

Selain itu jumlah lahan juga berkurang, akibat pertumbuhan penduduk.

Sementara lahan pertanian sudah hampir tidak mungkin untuk diperluas, bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yakni pengurangan.

"Kita lihat saja kalau ke Karawang atau dimana pun habislah lahan karena industri, rumah, toko semua itu. Di lain pihak penduduk bertambah jadi kebutuhan makanan lebih banyak," katanya.

Untuk menambah luasan lahan, dibutuhkan pembabatan hutan.

Kebijakan tersebut tidak mungkin direalisasikan, karena pemerintah sudah berkomitmen untuk menjaga hutan yang ada.

Alhasil untuk memenuhi kebutuhan beras dalan negri, pemerintah terpaksa membeli beras dari luar negri.

Selain untuk menjaga pasokan agar selalu tersedia, kebijakan tersebut juga untuk memastikan harga beras yang stabil di pasaran.

"Hasil akhirnya ialah kita mengimpor makanan atau kebutuhan lain itu akibatnya. Tentu solusinya cuma satu, produktifitas yang dinaikkan, karena tidak mungkin kita membuat sawah lebihh banyak lagi,"katanya.

Usai memberikan sambutan, kepada wartawan ia mengatakan salah satu cara untuk mendongkrak produksi beras adalah melalui teknologi.

Dengan memanfaatkan lahan yang ada, agar hasil produksinya meningkat.

Hal itu tidak mudah dilakukan.

Ia mengatakan saat ini pemerintah dengan merangkul semua pihak, sedang mengupayakan hal tersebut.