Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap berharap operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak menggambarkan kondisi dunia peradilan. KPK menangkap Ketua PN Kepahiang Janner Purba.

"Semoga apa yang terjadi dalam OTT tidak menggambarkan kondisi dunia peradilan kita. Kita berharap hanya berlaku bagi satu atau dua hakim yang berperilaku baik. Mudah-mudahan itu bukan gambaran umum," kata Mulfachri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Politikus PAN itu mengaku sedih bila penangkapan tersebut ternyata gambara umum dunia peradilan.

Ia pun memahami MA terus berupaya mengevaluasi kinerjanya. Mulfachri juga melihat kesungguhan pimpinan MA melakukan transparansi.

Untuk itu, ia menyarankan MA dapat berdiskusi dengan lembaga lain yang telah melakukan reformasi birokrasi.

"Saya kira tidak ada salahnya pimpinan MA, bertukar pikiran, mencari informasi dari banyak pihak, terkait reformasi birokrasi di lembaga lain yang sedang dilakukan MA," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan yang menjarin Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sekaligus hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Benkulu, Janner Purba, kemarin sore.

"Yang ditangkap lima orang," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dihubungi Tribun, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Yuyuk sendiri belum bisa memberikan informasi secara rinci mengenai kelima orang tersebut. Yuyuk berjanji KPK akan memberikan keterangan pers nanti sore.

"Nanti sore akan dijelaskan," singkat Yuyuk.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan telah menangkap Ketua PN Kepahian Janner Purba. Menurut Agus, Janner ditangkap kemarin sore pukul 15.30 WIB.

"TKP rumdin (rumah dinas) Ka PN Kepahiang an JP," kata Agus, tadi malam.