TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian gelar doktor honoris causa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menuai reaksi negatif dari sejumlah alumni.

Mereka membuat petisi menolak pemberian gelar doktor kehormatan untuk putri Presiden Pertama RI Soekarno tersebut.

Petisi tersebut ditandatangani di laman Change.org dan ditujukan salah satunya untuk Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad.

Di laman tersebut, disebutkan pemberian gelar ditolak lantaran prestasi Megawati yang dipertanyakan selama menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Menurut Gena Bijaksana, inisiator petisi tersebut, gelar Doktor Honoris Causa (HC) memang tak sembarangan dikeluarkan oleh sebuah institusi pendidikan, karena menyangkut jasa dan karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan-teknologi dan umat manusia.

"Sebab itu tak banyak perguruan tinggi yang mudah mengobralkan Doktor HC kepada orang-orang yang dianggap terpilih," tulis Gena di laman tersebut.

Gena pun mempertanyakan selayak apa Megawati mendapatkan gelar Doktor HC dan sumbangsih besarnya kepada Indonesia.

"Kita menolak lupa bagaimana era 2000 awal demonstrasi mahasiswa marak terjadi di jalanan di era Ibu (Megawati) memimpin saat itu. Mereka lantang bersuara karena banyak peristiwa yang tak memihak kepada rakyat; privatisasi BUMN, penjualan harga LNG dibawah harga pasar, pelanggaran HAM dan konflik horizontal, lemahnya penegakan hukum, dan segudang kasus lainnya," tulis Gena Bijaksana yang merupakan inisiator petisi tersebut.

Menurut Gena, dirinya merasa wajar jika alumni muda perlu bertanya lebih jauh ada apa gerangan atas pemberian gelar kehormatan ini kepada Megawati.

"Mengingat banyak catatan yang perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum memberikan gelar teramat berharga dan terhormat ini," tulis Gena.

Dalam laman itu, Gena menjelaskan Megawati secara administratif menyalahi aturan mengingat dalam Permendikbud No 21/2013 Pasal ke-3 Poin B, bahwa penerima gelar Doktor HC mesti memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

"Ini mengingat Ibu Megawati menurut beberapa sumber gagal menyelesaikan studi Sarjananya di Fakultas Pertanian Unpad," tulis Gena dalam petisi itu.

Diketahui, petisi itu dibuat pada Jumat 20 Mei 2016 sebelum pemberian gelar yang dilaksanakan pada Rabu 25 Mei 2016.

Pada pembaruan terakhir petisi tersebut, Gena menuliskan "Rektor menjawab dan tetap memberikan HC."

Hingga berita ini disusun, petisi tersebut sudah didukung oleh 459 orang.

Isi lengkap petisi penolakan tersebut bisa dilihat di SINI

Jawaban Rektor Unpad

Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad mengatakan, pemikiran dan gaya kepemimpinan Megawati mulai dari ketua umum partai sampai menjadi Presiden kelima merupakan alasan utama Unpad menganugerahkan gelar Doktor HC.

Orisinalitas pemikiran dan gaya kepemimpinan Megawati saat itu menjadi referensi dalam dunia akademis, khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan.

Adapun pemberian anugerah itu juga telah melalui proses penilaian yang dilakukan langsung dilakukan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Unpad.

Sedangkan penilaian itu dilakukan ketika Megawati menjadi presiden, mulai dari bangun tidur, melakukan kegiatan, sampai tidur lagi.

"Ketika tidak ada yang mau menjadi ketua umum partai yang terpuruk, dia menjadi ketua. Dari partai itu beliau pun akhirnya menjadi presiden. Setelah menjabat presiden, beliau tetap menjadi ketua umum meski sudah memberikan kesempatan kepada yang muda," ujar Hanggono kepada wartawan di Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur, Selasa (24/5/2016).

Selain itu, Hanggono mengatakan, pemberian gelar itu juga dipengaruhi faktor emosional antara Megawati dan Unpad.

Sebab Megawati pernah menempuh pendidikan di Unpad meski hanya beberapa bulan lantaran harus bersembunyi setelah terjadi peristiwa Gestapu.

"Pemberian anugerah ini untuk membangun kekuatan kepada Unpad untuk memberikan maslahat kepada masyarakat dan itu dilihat dari kekuatan leadership Megawati," kata Hanggono.