TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencananya besok, Senin (30/5/2016), akan digelar simposium soal komunisme.

Ini adalah simposium tandingan yang digelar pemerintah pada pertengahan Juni lalu.

Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan bahwa pemerintah tidak masalah bila ada simposium tandingan yang digagas oleh Letjen (Purn) Kivlan Zen dan sejumlah purnawirawan Angkatan Darat (AD) itu.

"Nggak apa-apa," ujar Luhut kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN), di Jakarta International (JI) Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).

Saat ditanya apakah Kivlan ataupun panitia simposium tandingan lainnya sempat berkordinasi ke pemerintah, Luhut yang juga merupakan purnawirawan Jendral AD itu tidak menjawab.

Namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan hal tersebut, dengan kembali menjawab "Nggak apa-apa."

Penerintah menurutnya justru membantu pagelaran simposium tandingan tersebut. Namun ia tidak menjelaskan bantuan macam apa yang sudah diberikan pemeritah.

"Kita bantu kok itu biar tambah baik," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kivlan mengaku kecewa dengan simposium yang digelar pemerintah. Pasalnya simposium tersebut hanya membahas kemalangan nasib kader Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya.

Padahal PKI dan pendukungnya menurut Kivlan jauh lebih berdosa, dan banyak anggota TNI, pejabat dan rakyat yang menjadi korban. Dengan dasar tersebut ia kemudian menggelar simposiun tandingan.