Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan harus ada perubahan dalam mengurus negara.

Satu diantaranya soal anggaran yang berpotensi untuk disalahgunakan.

Agus mencontohkan soal jatah bahan bakar di kepolisian.

Menurut Agus, jatah tujuh liter bensin untuk patroli jelas tidak memenuhi kebutuhan.

Akibatnya, para personel banyak yang mengakalinya mencari anggaran tambahan.

"Masak polisi per hari patroli dapat tujuh liter bensin? ya pasti main akrobat," kata Agus saat memberikan sambutan pencanangan Zona Integritas di Lembaga Kehananan Nasional RI, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Agus kembali mencohkan dari unsur kepolisian terkait manajemen pemerintahan.

Agus menyinggung Bripka Seladi yang bertugas di Satuan Lalulintas Polresta Malang.

Selain menjadi polisi, Seladi 'nyambi' menjadi pemulung guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

"Itu kita sebagai warga negara harus bersalah karena kita tidak bisa memberikan gaji yang cukup," ungkap Agus.

Menurut Agus, negara harus ditata dengan baik.

Agus mencontohkan di awal era Susilo Bambang Yudhoyono memerintah, APBN Indonesia hanya Rp 400 triliun.

Sekarang, APBN Indonesia lebih dari Rp 2.000 triliun.

Agus mengingatkan Indonesia kini peringkat 15 negara GDP terbesar di dunia.

Jika ekonomi terus membaik, Indonesia diramalkan akan menduduki ranking enam dunia dalam 15 tahun yang akan datang.