Impor Rektor Asing Sama Saja Menggadaikan PTN
"Kenapa tidak sekalian mengimpor Menristek Dikti mumpung menjelang reshufle?" sindirnya.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menegaskan wacana impor orang asing untuk menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN) tidak tepat.
Apalagi wacana ini digulirkan untuk mengikuti negara lain yang menerapkan kebijakan tersebut sehingga kampusnya berkelas dunia.
"Wacana import rektor bukan hal yang tepat," tegas Virgo Sulianto Gohardi, Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah kepada Tribun, Senin (6/6/2016).
Jika ingin meningkatkan kualitas perguruan tinggi dia ingatkan, seharusnya yang direkrut adalah dosen asing.
"Karena dosen merupakan profesi yang menuntut kualitas akademik tinggi," jelasnya.
"Jika rektor kan terkait manajerial dan kepemimpinan," imbuhnya.
Menurutnya masih banyak dosen Indonesia yang mampu dalam hal kepemimpinan untuk memimpin perguruan tinggi.
Dia menegaskan, mengimpor rektor berarti menggadaikan perguruan tinggi. "Mengimpor rektor berarti menggadaikan perguruan tinggi," cetusnya.
"Kenapa tidak sekalian mengimpor Menristek Dikti mumpung menjelang reshufle?" sindirnya.
Sebelumnya, Pemerintah mewacanakan merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN) demi mengikuti langkah serupa yang dilakukan beberapa negara lain untuk mengerek peringkat perguruan tinggi mereka.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mengatakan, presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia itu mampu bersaing di kelas dunia.
Dia mengungkapkan, China, Singapura dan Arab Saudi memakai orang asing untuk menjadi rektor.
‘’Saudi dulu tidak diperhitungkan. Rangkingnya di luar 500 besar dunia. Tapi sekarang sudah masuk peringkat 200 dunia. Sebut saja King Saud University yang dulu tidak diperhitungkan dunia,’’ ujar Nasir usai mengunjungi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (2/6/2016).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.