TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para senator DPD RI sampaikan keluhan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Jalil terkait ketidakmerataan pembangunan.

Mereka menilai pembangunan hanya berpihak di pusat. Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang dihadiri Tim Anggaran Komite I, II, dan III.

Rapat bertujuan untuk membahas program prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

Senator asal Sulawesi Tenggara, Jabar Toba mengatakan bahwa revolusi mental penting dalam melakukan pembangunan tetapi harus disertai dengan administrasi keuangan yang baik.

“Kalau mental baik maka pembangunan baik, tidak ada yang mencuri atau korupsi lagi, menurut saya ini perlu ditambah dengan administrasi keuangan yang baik,” katanya.

Disisi lain, Jabar Toba juga menyinggung soal subsidi pupuk yang tidak efektif dan seharusnya diganti dengan subsidi harga panen untuk petani.

“Subsidi pupuk di daerah itu tidak dinikmati petani, pupuk disengaja terlambat datang, harusnya bersama dengan tanam tapi setelaah 20 hari dan 40 hari tanam itu pupuk baru datang, saya minta itu subsidi pupuk harus ditinjau karena yang menikmati ya bukan petani tapi oknum, seharusnya subsidi harga panen, jadi langsung untuk petani dan masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan,” katanya.

Sementara itu Senator asal Jambi, Abu Bakar Jamalian mempersoalkan belum adanya jalur evakuasi di Gunung Kerinci, padahal daerah itu memiliki potensi wisata.

“Di kerinci itu daerah yang sangat indah, nah ini berpotensi untuk jadi tempat wisata, kebun teh juga indah, namun saat ini jalur evakuasi belum dibuat, bilamana ada gunung meletus itu akan banyak korban jiwa karena di kerinci itu seperti kuali dengan kondisi alam yang dikelilingi gunung, jika tidak dibuat makana banyak jatuh korban bila terjadi letusan gunung merapi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang Senator asal NTT, Adrianus Garu mempersoalkan data dari Badan Pusat Statistik yang dinilai masih kurang valid.

“Masa orang mati masih terima bantuan, orang sudah tidak sekolah masih terima bantuan sekolah di NTT, bayangkan masa data 5 tahun lalu masih digunakan,” katanya.

Senator Sumatera Utara Parlindungan Purba mempersoalkan kinerja Perusahaan Listrik Negara yang dinilai kurang maksimal, hal ini ditandai dengan seringnya pemadaman listrik di daerah Sumatera Utara, khususnya Kepulauan Nias.

“Contoh di Nias mati lampu 20 hari gara-gara PLN putus kontrak dengan perusahaan jadi genset tidak bisa digunakan, perlu restrukturisasi PLN karena tidak ada decision maker di daerah semua di Pusat,” kata Parlindungan.

Sebelumnya, Menteri PPN Sofyan Djalil memaparkan bahwa Prioritas Nasional RKP 2017 dibagi menjadi lima bagian yaitu Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Pembangunan Sektor Unggulan, Pemerataan dan Kewilayahan, Pembangunan Politik, Hukum dan Hankamdan Pembangunan Ekonomi.

“Dalam 5 prioritas nasional itu terdiri dari 23 point yang secara komprehensif mewakili kebutuhan masyarakat, diantaranya yaitu kesehatan, pendidikan, kedaulatan pangan, pembangunan pariwisata, dan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, Bappenas akan melakukan pendekatan tematik, holistik, terintegrasi dan spasial. Sementara untuk sektor kesehatan, Bappenas akan fokuskan kepada upaya preventif.

“Banyak makanan yang kurang sehat seperti jajanan anak-anak yang digoreng dengan minyak jelantah, nah ini juga harus ada turun tangan dari BP POM, agar pencegahan hal-hal seperti itu bisa diatur dengan jelas sehingga tingkat kesehatan untuk masyarakat akan meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Sofyan juga menyampaikan pentingnya mengembangkan sektor pariwisata, mengingat pariwisata adalah investasi yang paling murah.

“Dengan investasi sedikit, wisata datang, diaman nanti akan ada masukan bagi hotel atau rumah warga yang bisa dijadikan tempat tinggal, dan untuk diketahui ada 15 negara lebih itu bebas visa untuk meningkatkan pariwisata,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Komite IV DPD RI juga menggelar rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo.

Agus memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 mendatang akan berada pada kisaran 5-5,4 persen.

BI juga menyakini pada 2017, perekonomian Indonesia akan berada pada kondisi yang lebih baik.

“Masih sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan pemerintah dalam RAPBN 2017, yakni sebesar 5-5,4 persen,” ucap Agus.

Menurutnya, pertumbuhan yang semakin membaik pada 2017.Hal itu seiring dengan pemulihan perekonomian dunia yang diperkirakan mencapai 3,3 persen.

“Pertumbuhan ekonomi global yang meningkat diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan ekspor Indonesia pada 2017,” kata Agus.

Agus menambahkan, rata-rata nilai tukar pada 2017 akan berkisar antara Rp 13.600-13.900.

Kisaran itu sejalan dengan asumsi nilai tukar pemerintah dalam RAPBN 2017, yakni Rp 13.650-13.900.

Pergerakan nilai tukar, dipengaruhi oleh sentimen adanya kenaikan The Fed Rate.

“Namun, pergerakan rupiah ditopang oleh optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia,” ujar dia.

Selain itu, BI juga memperkirakan, pada 2017 mendatang tingkat inflasi akan berada pada level 4 plus minus 1 persen.

Inflasi inti pun terjaga. Selain itu, inflasi volatile food juga cenderung menurun karena tata niaga yang lebih baik.

“Sumber utama tekanan inflasi pada 2017 berasal dari peningkatan harga komoditas dan permintaan domestik,” kata Agus.