TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para senator DPD RI sampaikan keluhan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Jalil terkait ketidakmerataan pembangunan.

Mereka menilai pembangunan hanya berpihak di pusat. Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang dihadiri Tim Anggaran Komite I, II, dan III.

Rapat bertujuan untuk membahas program prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

Senator asal Sulawesi Tenggara, Jabar Toba mengatakan bahwa revolusi mental penting dalam melakukan pembangunan tetapi harus disertai dengan administrasi keuangan yang baik.

“Kalau mental baik maka pembangunan baik, tidak ada yang mencuri atau korupsi lagi, menurut saya ini perlu ditambah dengan administrasi keuangan yang baik,” katanya.

Disisi lain, Jabar Toba juga menyinggung soal subsidi pupuk yang tidak efektif dan seharusnya diganti dengan subsidi harga panen untuk petani.

“Subsidi pupuk di daerah itu tidak dinikmati petani, pupuk disengaja terlambat datang, harusnya bersama dengan tanam tapi setelaah 20 hari dan 40 hari tanam itu pupuk baru datang, saya minta itu subsidi pupuk harus ditinjau karena yang menikmati ya bukan petani tapi oknum, seharusnya subsidi harga panen, jadi langsung untuk petani dan masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan,” katanya.

Sementara itu Senator asal Jambi, Abu Bakar Jamalian mempersoalkan belum adanya jalur evakuasi di Gunung Kerinci, padahal daerah itu memiliki potensi wisata.

“Di kerinci itu daerah yang sangat indah, nah ini berpotensi untuk jadi tempat wisata, kebun teh juga indah, namun saat ini jalur evakuasi belum dibuat, bilamana ada gunung meletus itu akan banyak korban jiwa karena di kerinci itu seperti kuali dengan kondisi alam yang dikelilingi gunung, jika tidak dibuat makana banyak jatuh korban bila terjadi letusan gunung merapi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang Senator asal NTT, Adrianus Garu mempersoalkan data dari Badan Pusat Statistik yang dinilai masih kurang valid.

“Masa orang mati masih terima bantuan, orang sudah tidak sekolah masih terima bantuan sekolah di NTT, bayangkan masa data 5 tahun lalu masih digunakan,” katanya.

Senator Sumatera Utara Parlindungan Purba mempersoalkan kinerja Perusahaan Listrik Negara yang dinilai kurang maksimal, hal ini ditandai dengan seringnya pemadaman listrik di daerah Sumatera Utara, khususnya Kepulauan Nias.

“Contoh di Nias mati lampu 20 hari gara-gara PLN putus kontrak dengan perusahaan jadi genset tidak bisa digunakan, perlu restrukturisasi PLN karena tidak ada decision maker di daerah semua di Pusat,” kata Parlindungan.

Sebelumnya, Menteri PPN Sofyan Djalil memaparkan bahwa Prioritas Nasional RKP 2017 dibagi menjadi lima bagian yaitu Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Pembangunan Sektor Unggulan, Pemerataan dan Kewilayahan, Pembangunan Politik, Hukum dan Hankamdan Pembangunan Ekonomi.