Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdebatan pembentukan badan intelijen pertahanan memanas di publik.

Pro kontra muncul menyikapi wacana dari Menhan Ryamizard Ryacudu itu.

Pengamat intelijen melihat keberadaan badan intelijen pertahanan Kemhan makin membuat publik bingung.

Apalagi selama ini sudah ada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

"Publik yang awam mungkin bingung, apa bedanya dengan badan intelijen yang sudah ada. Ini yang harus dijelaskan Kemhan," kata peneliti intelijen S2 Kajian Intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib di Jakarta, kepada Tribun, Jumat (10/6/2016).

Memang dia melihat intelijen pertahanan menjalankan fungsi strategis yang berbeda dengan badan yang sudah ada.

"Badan ini akan memberikan data dan analisa yang digunakan untuk menyusun kebijakan pertahanan nasional. Sangat vital," ujar Ridlwan.

Memang sudah ada BIN, namun BIN tidak spesifik memberikan data tentang pertahanan.

Namun lingkup yang diurusi BIN terlalu luas.

Badan baru ini akan menyediakan data dan analisa terkini tentang pertahanan, terutama dinamika dari negara lain.

"Misalnya, apa strategi militer Tiongkok, apa rencana terbaru militer Singapura, bagaimana Australia memperkuat armada senjatanya, dan sebagainya, " katanya.

Akan tetapi menurut Ridlwan, keberadaan Badan Intelijen Pertahanan ini akan merombak fungsi BAIS TNI.

"Sepertinya struktur yang sudah ada di BAIS lebih pas ditempatkan di bawah Badan ini. BAIS kembali menjadi combat intelligence atau intelijen tempur saja, " ujar alumni s2 kajian stratejik intelijen UI itu.

Bais lebih fokus pada kemampuan perang atau tempur pasukan negara lain.

"Data Bais misalnya, siapa panglima militer lawan, apa senjatanya, bagaimana mereka menempatkan pasukannya, tapi sebatas teknis militer. Strategi negaranya itu diurus Intelijen Pertahanan," kata Ridlwan.

Menurutnya, perdebatan pembentukan badan intelijen baru ini terjadi karena ada kekhawatiran pengurangan peran dari institusi yang sudah mapan.

"Harus diingat, user utama intelijen itu Presiden. Memudahkan pekerjaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan dimaknai secara ego sektoral," ujar Ridlwan yang juga menjabat koordinator Indonesia Intelligence Institute itu.