Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap warga yang menolak tambang PT Cipta Buana Seraya (CBS) di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Peristiwa yang terjadi 11 Juni 2016 itu menunjukkan tidak adanya perubahan dalam penanganan konflik dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan agraria di Indonesia.

Diketahui, empat orang tertembak dan harus dirawat di rumah sakit.
Peristiwa ini mengindikasikan kepolisian belum dapat melakukan pengayoman terhadap masyarakat dan berpihak kepada perusahaan.

"Kekerasan terhadap rakyat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik adalah merupakan pengkhianatan terhadap hak asasi manusia," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati di Kantor Walhi, Jakarta, Minggu (12/6/2016).

"Peristiwa ini menunjukkan industri ekstrative seperti tambang dan batubara berwatak eksplotatuf dan merusak lingkungan hidup serta berwatak militeristik," tambah dia.

Sementara Koordinator KontraS Haris Azhar mengecam tindak kekerasan, arogansi, dan ketidakprofesionalan aparat kepolisian.

Terlebih dalam pertemuan organisasi masyarakat sipil, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyampaikan komitmen Polri tidak akan lagi terlibat dan memfasilitasi perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat.

"Karena selama ini polisi yang selalu disalahkan, Badrodin mengungkapkan Polri akan mengambil sikap meminta instansi terkait untuk menyelesaikan konflik SDA," kata Haris.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menuturkan peristiwa tersebut memperlihatkan konflik agraria dan lingkungan hidup terus terjadi.

Sebab, Presiden Jokowi sampai saat ini belum menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan secara sistematis dan struktural.

Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak Presiden Jokowi untuk mengedepankan kepentingan kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan warga dengan menghentikan pertambangan yang merusak.

"Peristiwa ini harus menjadi peristiwa terakhir dan menjadi momentum bagi pemerintah untum segera menyelesaikan konflik lingkungan hidup dan agraria di Indonesia," kata koordinator Walhi, Khalisa Khalid.