TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 di semua kementerian dan lembaga negara (K/L) tidak akan mengurangi capaian kerja pemerintah.

Namun, pemotongan ini mempunyai dampak psikologis, dimana negara yang sudah mengagendakan anggaran belanja, tetapi melakukan pengurangan ditengah jalan akan berdampak pada kepercayaan publik.

Menurut Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang, sesungguhnya pemotongan itu dari sisi penganggaran ada positifnya, ketika negara memerintahkan untuk melakukan penghematan, dan yang dipangkas itu adalah anggaran yang memang tidak bermanfaat langsung untuk rakyat.

“Perintah Presiden Joko Widodo agar semua anggaran di kementerian dan lembaga negara dipangkas yang diikuti oleh jaminan bahwa pemangkas tersebut tidak akan mengurangi capaian kerja pemerintah menjadi bukti masih banyak program di K/L negara yang tidak bermanfaat," kata Marwan Dasopang kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Meski begitu, lanjut dia, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut mempunyai dampak psikologis terhadap negara karena anggaran suatu negara terkait langsung dengan kepercayaan publik.

“Yang dipangkas itu hanya program K/L untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Tapi itu tetap berdampak psikologis kepada negara," ujarnya.

Di Komisi IX DPR misalnya, menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II, pada setiap rapat dengan mitrakerja memang terbukti yang dipangkas itu tidak jauh dari anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat penyelenggara negara.

Dia menjelaskan, inisiatif pemangkasan anggaran dan besarannya memang datang dari Presiden Jokowi.

“Tapi sektor mana saja yang akan dipangkas sepenuhnya diserahkan kepada intansi bersangkutan. Di DPR ini terungkap yang dipangkas itu memang berbagai program yang tidak bermanfaat untuk rakyat," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Oleh karena itu, dalam menyusun APBN-P 2016 ini , ujarnya, DPR akan awasi betul kalau-kalau masih ada kebijakan anggaran yang mengarah kepada penumpukan uang di pusat.

“Kita dorong semaksimal mungkin agar anggaran didistribusikan ke daerah-daerah," katanya.