Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar, Bambang Soesatyo melihat saling serang terkait dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  harus segera dihentikan.

Selain tidak elok, juga tidak baik bagi citra partai yang baru saja melaksakan Munas Rekonsilasi di Bali dari konflik panjang yang melelahkan.

"Mesti kepengurusan DPP Partai Golkar 2016-2019 belum di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, namun saling serang di publik antara Korbid DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie terkait dukungan terhadap Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta harus segera dihentikan," kata Bambang melalui pesan singkat, Minggu (19/6/2016).

Apalagi, kata Bambang, yang dipersoalkan adalah soal kewenangan siapa yang paling berhak memutuskan calon yang bakal didukung partai Golkar dalam pilkada.

Ia hanya  mengingatkan, aturan main dan petunjuk teknis (juklak) soal penentuan calon Gubernur, walikota dan bupati baru saja disahkan melalui  rapat pleno di DPP Partai Golkar yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum Setya Novanto, pekan lalu.

Dalam rapat pleno tersebut, Pengurus DPP semua telah sepakat, bahwa penentuan calon Gubernur, walikota dan bupati adalah wewenang Tim Pilkada Pusat yang dibentuk untuk itu.

Untuk itu, Ketua Komisi III DPR itu berharap semua pihak menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal dukung mendukung calon pilkada pada ketua umum sesuai mekanisme dan aturan partai.

"Dan hingga  saat ini sejauh yang saya tahu, Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar belum pernah menggelar rapat," kata Bambang Soesatyo.