Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan.

KKP dianggap selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal.

"Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut Indonesia. Hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP," kata Mahfudz melalui pesan singkat, Senin (20/6/2016).

Ia sependapat dengan Presiden Joko Widodo yang meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini.

Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumberdaya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti kebijakan alternatif.

"Masalah keamanan perairan dan kelestarian sumberdaya kelautan memang hal yang sangat penting."

"Tapi menurut saya, itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumber daya kelautan lainnya," katanya.

Sehingga, kata Mahfudz, formula tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumber daya kelautan dan perikanannya.
Mahfudz mendukung ketegasan Menteri Susi Pudjiastuti untuk mengamankan sumber daya kelautan.

Tetapi, hal itu tidak boleh menjadi orientasi primer.

Menurutnya, orientasi itu belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional.

Selain itu, juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarajat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya.

"Rencana program kerja dan anggaran KKP tahun 2017 harus dievaluasi total dan dirumuskan ulang," katanya.