TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan seorang dewan pengawas, apalagi dengan posisi sebagai ketua tidak diperkenankan melakukan pemihakan terhadap salah satu calon yang sedang bersaing sebagai dirut di Radio Republik Indonesia (RRI).

Hal itu menyusul adanya dugaan pelanggaran saat acara Pekan Tilawah al-Quran (PTQ) tingkat nasional ke-47 di Pekanbaru, Riau, 13-18 Juni 2016 lalu.

Di acara itu ada salah seorang calon petinggi di RRI diduga melakukan mobilisasi dukungan dengan meminta Kepala Satuan (Kepsta) untuk mendukung salah satu calon direktur utama (dirut) RRI.

"Seharusnya, Ketua Dewas bersikap independen. Karena tugasnya melakukan pengawasan kepada semuanya, bukan berpihak ke salah satu calon. Meski dirut dipilih oleh Dewas tetapi Dewas tidak boleh berpihak," ujar Hasanuddin dalam pernyataannya di Jakarta.

Kalau sudah berpihak, lanjut dia, berarti telah menodai kepercayaan publik terhadap tugas utama Dewas.

"Dan jika terbukti, bisa saja diusulkan penggantian ketua Dewas, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukannya," tegasnya.

Jangankan berpihak dengan melakukan mobilisasi dukungan salah satu calon, jika ketua Dewas membiarkan terjadinya proses penggalangan dukungan kepada seorang calon di tengah rapat yang dipimpinnya saja itu sudah dinilai sebagai bentuk pelanggatan etika berat.

Pelanggaran etika dan polarisasi politik seharusnya tidak boleh terjadi di tengah proses assesment calon-calon direksi.

Karena itu, patut dicurigai keterlibatan Mistam dengan memobilisasi dukungan telah mencederai proses rekrutmen Direksi RRI.

Seperti diketahui, proses penilaian calon dirut RRI hingga saat ini masih berlangsung. Dan pada akhir Juli 2016 dijadwalkan RRI akan memiliki dirut yang baru.