TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahfuz Sidik menyesalkan sikap Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf yang menyatakan bahwa PKS merasa lebih baik dan lebih solid tanpa Fahri Hamzah.

"Ocehan Muzammil ini menunjukkan niat aslinya. Memang sejak awal niatnya mau singkirkan Fahri Hamzah," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/6/2016).

Menurut Mahfuz, dengan ucapannya itu, Muzammil ingin mengatakan bahwa selama ada di PKS, Fahri menjadi sumber masalah yang mengganggu kebaikan dan kesolidan PKS.

Lalu ketika ada pergantian kepemimpinan muncul pikiran sebagian pihak di dalam PKS untuk menyingkirkan Fahri dari berbagai posisinya.

Alasan untuk memecat Fahri pun hanya dibuat-buat.

"Sebagai kader PKS, saya menyayangkan ocehan Muzammil di media itu. Apalagi ini bulan Ramadan," ucap Mahfuz yang belakangan dicopot dari Ketua Komisi I DPR ini.

Mestinya sebagai ketua di DPP, lanjut Mahfuz, Muzammil menunjukkan contoh teladan bagaimana menghiasi suasana bulan Ramadhan dengan ucapan yang baik dan sejuk.

Mahfuz pun membela Fahri dengan mengungkit jasa-jasanya saat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq pada 2013 berurusan dengan KPK atas dugaan korupsi kuota impor daging sapi.

"Fahri Hamzah yang paling depan membela LHI dan PKS, dengan resiko dicemooh banyak pihak karena dinilai melawan KPK. Lah saat itu mana suara Muzammil Yusuf?" ucap dia.

Anggota Komisi IV DPR ini pun menyarankan Muzamil tidak perlu berkomentar sana-sini soal Fahri.

Ia menilai akan lebih baik proses hukum yang menyelesaikan.

Ketika lima petinggi PKS yang digugat Fahri menolak mediasi, tambah dia, artinya urusan ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur hukum positif.

Almuzammil Yusuf sebelumnya menganggap PKS lebih kondusif pascapemecatan Fahri Hamzah.

"PKS lebih solid tanpa Fahri. Merasa lebih baik dan lebih menyatu tanpa dia sekarang," kata Muzzammil di DPP PKS, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Menurut Muzzamil, sikap Fahri Hamzah yang menyalahi perintah partai terkait visi dan misi, tidak dapat dibenarkan.

Pemecatan Fahri, kata dia, adalah keputusan internal. Keputusan tersebut diamini semua pihak, termasuk Fahri yang datang ke DPP pada 23 Oktober 2015 untuk bicara soal rotasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(Ihsanuddin)