TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan suka atau tidak suka Pancasila sudah menjadi ruh Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Namun menurutnya, saat ini dalam berdemokrasi dan berpartai politik sudah meninggalkan Pancasila.

"‎Jadi kita tidak cukup cerdas dari era otoritarianisme Orde Baru. Kita potong KKN, tapi Pancasila harus dilanjutkan. Bukan membubarkan BP7, penataran P4, kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, maka kini kehilangan nilai-nilai Pancasila itu dalam berdemokrasi," kata Siti di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Siti menuturkan, ‎kondisi bangsa saat ini tertatih akibat nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi perekat ideologi. Maka menurutnya, Pancasila sebagai keniscayaan keharusan sebagai ruh berbangsa dan bernegara.

"Jadi, jangan coba-coba men-subordinat Pancasila ‎dalam berbangsa dan bernegara ini, karena akan menimbulkan gejolak," tuturnya.

Masih kata Siti, bahwa kini nilai-nilai musyawarah mufakat harus kembali dijunjung tinggi dalam berdemokrasi. Karena menurutnya, tak bisa kita tiba-tiba berdemokrasi seperti Barat di tengah pendidikan yang masih rendah.

"Sementara keadilan tidak jalan, maka menim‎bulkan kesenjangan dan di tengah kesenjangan itulah muncul isu PKI," ujarnya.

Jadi menurut Siti, munculnya PKI itu sesungguhnya dari kemunafikan. Seperti halnya Pemilu dan Pilkada yang sarat dengan transaksional, lebih mementingkan kelompok dan golongan.

"Jadi kita luruskan bangsa yang sedang tidak lurus ini," tandasnya.