TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR memutuskan menyetujui usulan Presiden Joko Widodo agar Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi kepala Polri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Karena itu karpet merah telah diberikan kepada mantan Kapolda Metro Jaya itu dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kapolri yang baru.

Untuk itu, Pegiat antikorupsi yang juga Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA), Hendrik Rosdinar mengatakan tugas utama Tito membersihkan institusi polri dari budaya korupsi anggota dan menekan angka pelanggaran anggota.

"Komjen Tito mempunyai visi jelas untuk membersihkan institusi polri. Semoga apa yang telah disampaikan di hadapan Komisi III benar-benar akan dilaksanakan," ujarnya kepada Tribun, Jumat (24/6/2016).

Konsolidasi internal dan mengembalikan kepercayaan publik akan integritas institusi menjadi pekerjaan rumah utama Komjen Tito kala menjabat Kapolri.

"Termasuk menjadikan polri sebagai institusi yang humanis, mengutamakan tindakan persuasif dari tindakan represif," katanya.

"Mampu memunculkan dan menjamin rasa aman masyarakat tanpa menimbulkan momok baru ketakutan warga terhada sosok aparat polisi yang represif dan arogan," ujarnya.

Program Kerja

Komjen Tito Karnavian menyiapkan sejumlah program kerja prioritas jangka pendek satu tahun dan jangka panjang lima tahun jika telah dilantik menjadi Kapolri.

Program kerja jangka panjang sampai lima tahun tersebut, bukan berarti dirinya ingin menjabat sebagai Kapolri hingga dirinya pensiun.

Persiapan program kerja jangka panjang Polri diperlukan agar bisa dilanjutkan oleh penerus Kapolri selanjutnya.

"Sehingga siapapun nanti yang menggantikan saya, posisi programnya tidak terputus atau tetap berlanjut," ujarnya.

Adapun program kerja jangka pendek yang prioritas untuk segera direalisasikan setelah menjadi Kapolri, yakni reformasi Polri, sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Program reformasi Polri itu di antaranya, reformasi birokrasi, mentalitas anggota dalam pelayanan kepada masyarakat, menekan semaksimal mungkin budaya korupsi anggota dan menekan angka pelanggaran anggota.

Menurutnya, untuk merealisasikan tujuan itu, maka dirinya akan membuat sistem dan mekanisme yang baik dan objektif.

Di antaranya sistem perekrutan anggota, sistem karir atau mutasi hingga sistem sanksi dan penghargaan (reward and punishment) anggota.

"Kalau reformasi Polri ini berjalan dengan baik, maka output (hasilnya) akan baik, mulai pelayanan publik mulai merasakan, profesionalisme penegakan hukum, serta situasi Kamtibnas yang lebih baik karena polisinya baik," ujarnya.