Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menganggap Kementerian Kesehatan menyepelekan masalah vaksin palsu.

Hal itu terlihat dari informasi mengenai vaksin palsu di twitter Kementerian Kesehatan.

"Saya tidak puas dengan penjelasan kementerian kesehatan melalui twitternya itu," kata Saleh saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Saleh menyesalkan bila penjelesan Kementerian Kesehatan mengenai penyebaran vaksin palsu yang dianggapnya terlalu menganggap sepele persoalan tersebut.

"Poin kelima disebutkan, diduga vaksin palsu hanya satu persen yang itu pun beredar di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Hanya 1 persen, ini pernyataan menyepelekan masalah," katanya.

Kata dia, seharusnya Kemenkes langsung bereaksi dan mengusut peredarannya agar tidak membahayakan masyarakat.

"Kalau 1 orang Indonesia yang meninggal karena vaksin ini, ini betul-betul pelanggaran dan harus dikejar," ucapnya.

Politikus PAN tersebut mengatakan rakyat Indonesia tidak boleh mengonsumsi vaksin palsu.

Apalagi, hanya dikatakan 1 persen.

"Mohon itu dikoreksi, itu bukan jawaban yang tepat," kata Saleh.

Ia pun membandingkan dengan penanganan warga negara asing saat berada di daerah bencana.

Dimana, Kementerian Luar Negeri ikut membantu mencari WNA tersebut.

"Di negara kita vaksin beredar dikatakan hanya satu persen. Itu enggak betul," katanya.