Laporan wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai dalam RAPBNP 2016, Pemerintahan Joko Widodo masih abai pada pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi menuturkan, alokasi untuk kesehatan dalam perubahan anggaran belanja negara yang diajukan pada DPR lebih rendah dari yang diajukan untuk APBN 2016.

"Untuk kesehatan dalam RAPBNP 2016, alokasinya diperkirakan Rp 65,8 miliar. Ini lebih rendah dari yang dirumuskan pada APBN 2016 sebesar Rp 67,2 miliar," kata Apung di kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Demikian pula alokasi anggaran yang diajukan pemerintah untuk pendidikan. Jika pada APBN 2016 sebesar Rp 139,5 miliar, pada perubahannya besaran anggaran pada sektor pendidikan berkurang sebesar Rp 10,5 miliar menjadi Rp 150 miliar.

Apung menyebutkan pengurangan dana belanja yang berdalih penghematan itu sangat mengecewakan, terlebih karena ada kenaikan pada kementerian atau lembaga lain.

Padahal, sambungnya, kesehatan dan pendidikan sudah menjadi mandat undang-undang.

"Misalnya, Kementerian Pertahanan yang mendapat alokasi tambahan Rp 6,6 triliun untuk beli satelit dan Kepolisian dapat tambahan Rp 5,6 triliun," kata Apung.

Terkait penambahan anggaran untuk Polri, Apung mengaku heran. Pasalnya pada tahun ini tidak ada kegiatan yang butuh peningkatan pengaman seperti Pilkada.