Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi I DPR sudah menyetujui pulau Natuna sebagai pangkalan militer. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap.

"Secara militer, pemerintah kita punya rencana memperkuat kedaulatan di Natuna. Tapi di sisi lain mengoptimalkan kegiatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus dikejar," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Ia mengingatkan Pemerintah Indonesia memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan di wilayah Natuna. Politikus PAN itu menegaskan penjagaan kedaulatan di wilayah ZEE.

Untuk menjaganya, Hanafi mengatakan pemerintah dapat berkomunikasi dengan negara-negara tetangga.

"Sebenarnya punya problem yang sama dengan Tiongkok," ujarnya.

Ia menilai komunikasi dengan negara-negara Asean perlu dilakukan agar tidak dianggap sebagai bentuk militerisasi yang mengancam negara tetangga.

Hanafi mengatakan komunikasi diantara Menteriuar Negeri di Asean sudah berjalan secara resmi maupun informal.

"Negara Asean memahami sampai kebersatuan Asean terpotong-potong oleh strategi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Semangatnya meredakan ketegangan," katanya.