TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada masyarakat terkait banyaknya persoalan dalam layanan mudik.

Kemacetan parah di tol Brebes Timur yang berujung pada meninggalnya belasan pemudik menjadi sorotan banyak pihak.

Menanggapi itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai permintaan maaf yang disampaikan Mendagri hanya mencoba menenangkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat.

"Meski masyarakat tahu persis Mendagri tidak punya kaitan langsung dengan persoalan mudik," ujar Neta ketika dihubungi Tribun, Senin (11/7/2016).

Karena itu kata dia, memang menjadi aneh kenapa Mendagri yang minta maaf.

Seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta maaf akibat ketidakbecusan Kakorlantas dan Kapolda Jawa Tengah dalam melakukan rekayasa lalulintas arus mudik.

"Kekesalan publik makin memuncak tatkala Menteri Perhubungan ikut-ikutan mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan keluarga korban tewas dalam kemacetan parah di jalur neraka Brebes," katanya.

Sebab itu tegas dia, tiada kata lain Jokowi harus segera mencopot Menteri Perhubungan, Kakorlantas dan Kapolda Jateng.

"Kemudian baru Jokowi minta maaf kepada masyarakat dan keluarga korban tewas," ucapnya.

Belajar dari kasus mudik 2016, sarannya, pemerintah sudah saatnya menerapkan dan menyiagakan tanggap darurat di setiap musim mudik.

"Sehingga keberadaan korban jiwa bisa diminimalisir," katanya.

Diberitakan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada masyarakat terkait banyaknya persoalan dalam layanan mudik.

Kemacetan parah di tol Brebes Timur yang berujung pada meninggalnya belasan pemudik menjadi sorotan banyak pihak.

"Saya Mendagri, atas nama pemerintah, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mudik khususnya kepada keluarga yang tertimpa musibah," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Sabtu (9/7/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah telah berusaha maksimal mempercepat pembuatan jalan tol dan perbaikan jalan. Itu dilakukan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam arus mudik dan arus balik.

"Adanya musibah dan masih adanya kekurang nyamanan dalam perjalanan menjadi evaluasi kami, pemerintah, khususnya Kemdagri," ucap Tjahjo.