Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana tidak menganjurkan Indonesia memakai kekuatan militer membebaskan sandera dari tangan para perompak di Perairan Filipina dan Malaysia.

Karena langkah itu akan sangat merusak citra Indonesia di mata dunia.

"Kalau Indonesia masuk secara militer, karena ini masalah politis bisa-bisa Indonesia dianggap musuh yang harus diperangi oleh para penyandera dan teman-temannya," jelasnya kepada Tribun, Senin (11/7/2016).

Justru kalau itu terjadi, maka kata dia, di kemudian hari Warga Negara Indonesia (WNI) tidak hanya jadi umpan uang tapi bisa langsung dieksekusi mati.

"Saya sangat tidak rekomen militer kita masuk. Ini akan berpengaruh ke depannya. Indonesia bukan musuh Abu Sayyaf saat ini," ujarnya.

Panglima Geram

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo heran mengapa kelompok milisi Abu Sayyaf selalu menyasar WNI sebagai objek penyanderaan.

Keheranan tersebut semakin menjadi setelah kelompok Abu Sayyaf menghadang kapal berbendera Malaysia di perairan Malaysia.

Dari tujuh anak buah kapal, kelompok itu memilih tiga orang WNI untuk disandera. Empat orang dibebaskan, tiga WNI dibawa ke perairan Filipina.

"Di dalam kapal itu ada tujuh orang, dicek semua yang punya paspor Indonesia, itu yang diculik. Ada apa sebenarnya Abu Sayyaf dengan Indonesia?" ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2016).

Kondisi tersebut membuat Panglima TNI geram. Hal itu membuat TNI semakin berniat membebaskan sendiri para sandera. TNI sudah siap untuk melaksanakan upaya pembebasan sandera WNI.

"Maka sekaligus saya sampaikan, apapun akan saya lakukan untuk pembebasan. Cara apapun juga. Sampai masuk ke sana pun saya akan lakukan. Karena ini sungguh keterlaluan," lanjut dia.

Meski demikian, Gatot menegaskan, hingga saat ini pemerintah Filipina belum memberikan izin kepada militer Indonesia untuk masuk dan membebaskan sandera. TNI memilih menunggu Filipina memperbolehkan masuk.

"Kami akan berusaha terus untuk itu (masuk ke Filipina)," ujar Gatot.

Sebelum penyanderaan 3 WNI, tujuh ABK WNI lebih dulu disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.

Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.