Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Perkembangan Kasus Vaksin Palsu Hingga 9 Provinsi.

Kemenkes bekerjasama dengan Bareskrim dan Badan POM melakukan koordinasi bersama untuk menangani warga

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Perkembangan Kasus Vaksin Palsu Hingga 9 Provinsi.
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Direktur Utama PT Bio Farma Iskandar memperlihatkan vaksin produk Bio Farma, saat jumpa pers terkait vaksin palsu di kantor Bio Farma, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Kamis (30/6/2016). Bio Farma telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan distributor resmi vaksin Bio Farma, berdasarkan pengamatan fisik, kemasan, dan hasil uji laboratorium, vaksin yang diduga palsu adalah asli, atau tidak dipalsukan. Masyarakat agar tidak ragu untuk mengimunisasi putra putrinya dengan vaksin yang menjadi program pemerintah, baik di rumah sakit, puskesmas, posyandu, maupun di klinik. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menindaklanjuti vaksin palsu yang telah banyak digunakan di masyarakat, Kemenkes bekerjasama dengan Bareskrim dan Badan POM melakukan koordinasi bersama untuk menangani warga yang telah menerima vaksin palsu tersebut.

Selasa (12/07/2016) siang, pihak-pihak tersebut melakukan rapat bersama guna menyelesaikan kasus Vaksin Palsu.

Dari hasil rapat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan diketahui bahwa vaksin palsu tersebut sudah menyebar di 14 rumah sakit yang berada di sembilan kota di sembilan provinsi.

Sembilan ibukota provinsi tersebut adalah Pekanbaru, Palembang, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkalpinang, Batam.

Bareskrim dan Badan POM juga akan melakukan pendataan ulang pasien yang menerima vaksin palsu tersebut, guna memberikan Vaksinasi ulang kepada anak-anak yang terdata mendapatkan vaksin palsu dari rumah sakit yang mereka pilih.

Data terbaru menunjukkan di Ciracas, ada 197 anak yang mendapatkan vaksin palsu. Hal tersebut sesuai informasi yang dikatakan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Dra. Maura Linda Sitanggang, PhD.

Berita Rekomendasi

Sampai saat ini satgas penanggulangan vaksin palsu terus berusaha untuk mengumpulkan bukti dan pelaku sebagai bukti guna penyeselesaian secara hukum.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas