Pemerintah Bidik Lahan di Depok untuk Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia
Yuddy mengatakan saat ini lahan milik lembaga pemerintah di wilayah, Depok, Jawa Barat, tengah dibidik untuk dibangun kampus UIII.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya agar rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dapat diselesaikan secepatnya.
Pembangunan kampus tersebut ditargetkan selesai pada 2018 mendatang.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, tahun ini setelah Perpres Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII di keluarkan, infrastruktur untuk kampus itu disiapkan.
"Tahun depan mungkin sudah dimulai penataannya," ujarnya kepada wartawan, usai menghadiri rapat soal pendirian UIII, bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Salah satu hal yang mulai disiapkan tahun ini, adalah lahan. Yuddy mengatakan saat ini lahan milik lembaga pemerintah di wilayah, Depok, Jawa Barat, tengah dibidik untuk dibangun kampus UIII.
"Prioritas lokasinya di wilayah Depok, luasnya kurang lebih hampir seratus lima puluh hektar," ujarnya.
Kampus tersebut adalah kampus bertaraf internasional, yang akan menerima mahasiswa jenjang pascasarjana dan doktoral, dari dalam dan luar negri. Dengan staf pengajar bertaraf internasional, dari dalam dan luar negri.
Sebagaimana layaknya lembaga pendidikan untuk jenjang pascasarajan dan doktoral, jumlah mahasiswa yang akan ditampung, dan staf pengajar yang akan direktur tidak akan sebanyak universitas biasa. Nanun Yuddy mengaku belum tahu jumlah pastinya.
Untuk mempersiapkan pembangunan UIII, rencananya tim khusus akan dibentuk yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, untuk mempersiapkan kampus tersebut.
Tim yang akan dipimpin oleh Kementeria Agama itu, akan beranggotakan antara lain dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Luar Negri (Kemenlu).