TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Syamsuddin Haris mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo telah terkena "Syndrome SBY".

Pernyataan Peneliti Senior LIPI tersebut menanggapi isu perombakan (resuffle) kabinet yang kerap hilang-timbul.

"Yang saya khawatirkan adalah apabila Jokowi terjebak dalam situasi syndrome SBY. Pengambilan keputusan yang ditunda bolak balik," kata Syamsuddin dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Situasi tersebut, lanjut Syamsuddin, akan menimbulkan ketidakpastian publik yang juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan politik.

Ia pun mengaku agak aneh jika putusan perombakan kabinet jilid dua kerap tertunda.

Meskipun bisa saja ada banyak pertimbangan, misalnya karena ada banyak tekanan politik di sekitar Jokowi yang menyebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak bisa segera mengambil keputusan.

Misalnya tekanan dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah parpol pendukung pemerintahan, termasuk parpol yang baru bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah seperti PAN dan Golkar.

Tekanan relawan dan publik pun, kata Syamsudin, menjadi pertimbangan Jokowi dalam merombak kabinet.

"Tapi keputusan harus tetap diambil. Tidak ada alasannya bagi Pak Jokowi untuk menunda pengambilan keputusan perombakan kabinet jilid dua," ujar Syamsuddin.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin tak sepakat dengan pernyataan Syamsuddin soal "Syndrome SBY".

Menurut Didi, penundaan pengambilan keputusan perombakan kabinet yang terkesan lama saat Susilo bambang Yudhoyono menjabat presiden RI dikarenakan SBY mencoba cermat dan melibatkan berbagai pihak agar pertimbangannya menjadi komprehensif dan dapat melakukan pemilihan yang tepat dalam merombak kabinet.

"Mengurus negara Indonesia saya kira tidak bisa main-main. Tidak bisa kita tergesa-gesa," kata Didi.(Nabilla Tashandra)