TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mengungkapkan alasan memilih Joko Widodo untuk diusung sebagai calon presiden di 2019.

Ketua Bidang Pemenangan Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan keputusan tersebut berdasarkan kinerja Jokowi dalam memimpin pemerintahan.

"Dengan indikator kebijakan dan keputusan politik presiden termasuk fakta di lapangan," kata Agun dalam survei SMRC, Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Indikator tersebut antara lain keputusan Presiden Jokowi tidak perlu meminta maaf soal PKI.

Golkar menegaskan kadernya bersih dari PKI.

Ditambah, pernyataan Menkopolhukam Luhut Panjaitan yang tidak menanggapi putusan pengadilan IPT 1965 di Den Haag, Belanda.

"Kekuatan politik Golkar, pasca-Golkar masuk pemerintahan, pembahasan UU enggak ada secepat UU Tax Amnesty, sekarang semakin harmoni," imbuhnya.

Kinerja Presiden Jokowi dibidang hukum, kata Agun, juga terlihat.

Jokowi menyatakan Kapolri dan Jakasa Agung tidak terlalu cepat mempidanakan kepala daerah.

"Seperti diskresi kewenangan pejabat menjalani roda pemerintahan," tuturnya.

Agun juga mengatakan kondisi ekonomibdibawah Jokowi cukup baik.

Sedangkan masalah sosial tidak ada benturan besar di masyarakat.

"Kami bicara momentum, secara tegas punya dokumen. Bukan omongan pribadi dan Rapimnas akan kita deklarasikan penuh kepada Jokowi di 2019," kata Anggota Komisi I DPR itu.

"Orang mengatakan terlalu cepat masih tiga tahun, kami lakukan analisa dari ideologi, polhukkam. Kami meyakini pilihan mengusung Jokowi terbaik karena kinerja dan tidak keluar dari doktrin karya kekaryaan," tambahnya.